Perbedaan Tax Amnesty atau Pembetulan SPT serta Konsekuensinya

Tax Amnesty atau pembetulan SPT yang akan anda pilih?. Kali ini Blog Mas Fathur akan membahas mengenai perbedaan antara tax amnesty dengan pembetulan SPT secara umum serta konsekuensi yang timbul dari pilihan tersebut. Dengan memahami perbedaan antara kedua hal tersebut semoga dapat membantu anda memilih pembetulan atau tax amnesty.

Perbedaan Tax Amnesty dengan Pembetulan SPT Tahunan

antrian tax amnesty

Berdasarkan ketentuan perpajakan kita mengetahui bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas. Termasuk dalam pengertian benar lengkap dan jelas tersebut adalah Wajib Pajak wajib menyampaikan seluruh harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. Namun bagaimana apabila Wajib Pajak lupa belum melaporkan seluruh harta yang dimiliki, bagaimana cara memperbaikinya?

Saat ini negara melalui Direktorat Jenderal Pajak menyediakan dua solusi bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yang di dalam SPT Tahunannya belum mencantumkan seluruh harta yang dimiliki. Dua solusi tersebut adalah melalui mekanisme pembetulan SPT Tahunan dan yang kedua adalah melalui kebijakan tax amnesty. Dua pilihan tersebut hanya boleh dipilih salah satunya karena bagi Wajib Pajak yang telah melakukan pembetulan SPT Tahunan namun disampaikan setelah Undang-undang pengampunan pajak berlaku maka pembetulan tersebut tidak diperhitungkan, sedangkan bagi Wajib Pajak yang telah mengikuti tax amnesty maka pembetulan SPT Tahunan sudah tidak diperhitungkan lagi.

Dalam rangka membantu Wajib Pajak menentukan pilihan mana yang akan diambil, apakah akan memilih menggunakan mekanisme pembetulan SPT Tahunan ataukah memanfaatkan kebijakan amnesty pajak, maka perlu diketahui terlebih dahulu perbedaan dan konsekuensinya apabila memilih melakukan pembetulan SPT Tahunan atau memilih tax amnesty.

Perbedaan pertama antara tax amnesty dan pembetulan SPT Tahunan adalah dasar hukumnya. Dasar hukum tax amnesty adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016. Sedangkan dasar hukum pembetulan SPT Tahunan adalah Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa Wajib Pajak dapat membetulkan SPT yang telah dilaporkan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan.

Perbedaan antara Tax amnesty dan pembetulan SPT Tahunan yang berikutnya serta konsekuensinya  adalah:

1. apabila memilih pembetulan SPT Tahunan maka pembetulan dilakukan sejak tahun diperolehnya harta tersebut, misalnya harta tersebut diperoleh sejak tahun 2000 maka pembetulan dilakukan sejak tahun 2000 dengan memunculkan harta yang dimaksud beserta penghasilan dan objek-objek pajak yang lain. Sedangkan apabila memilih menggunakan Tax Amnesty maka Wajib Pajak hanya diminta untuk mengungkapan harta yang dimaksud melalui formulir tax amnesty dan membayar uang tebusan.
2. apabila memilih pembetulan SPT Tahunandan hanya membetulkan harta saja maka tidak ada pajak yang masih harus dibayar, namun apabila memillih menggunakan tax amnesty maka atas harta tambahan yang diungkapkan dikenai uang tebusan sesuai dengan tarif masing-masing periode.
3. perbedaan selanjutnya adalah apabila memilih membetulkan SPT Tahunan maka atas pembetulan tersebut dan tahun-tahun pajak sebelumnya dapat diperiksa kembali oleh Kantor Pelayanan Pajak dan dapat ditagih kembali apabila masih terdapat pajak yang kurang dibayar, sedangkan apabila memilih tax amnesty maka atas pajak-pajak yang kurang dibayar tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya dihapuskan/tidak dapat ditagih.
4. atas pajak yang kurang bayar akibat adanya pembetulan dapat dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% atas keterlambatan pembayaran dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, sedangkan apabila memilih tax amnesty maka sanksi-sanksi tersebut dihapuskan.
5. apabila wajib Pajak memilih menggunakan pembetulan dan dalam jangka 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya undang-undang tax amnesty ternyata ditemukan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan maka atas harta tersebut dihitung sebagai penghasilan di tahun ditemukannya dan dikenai sanksi berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, sedangkan apabila Wajib Pajak sudah mengikuti tax amnesty tetapi ditemukan harta yang belum dilaporkan maka nilai harta tersebut dihitung sebagai penghasilan di tahun ditemukannya harta tersebut dan dikani sanksi 200% dari pajak yang kurnag dibayar.

Dari penjelasan di atas kiranya dapat membantu anda memilih apakah akan menggunakan mekanisme pembetulan SPT Tahunan ataukah memanfaatkan kebijakan amnesty pajak. Mengingat besarnya manfaat mengikuti tax amnesty dan besarnya sanksi yang timbul apabila masih terdapat harta yang belum dilaporkan maka pastikan bahwa seluruh harta yang anda miliki telah dilapokan dalam Surat Pernyataan Harta Tax Amnesty.

Baca artikel yang lain: Panduan Membuat Kode Billing Pembayaran Pajak Melalui DJP Online.

Tweet