Tata Cara Pindah Alamat atau Kedudukan NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Maupun Badan

Benarkah pindah alamat NPWP dapat dilakukan?. Pada dasarnya NPWP diadministrasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi alamat atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan usahanya. Namun bisa saja terjadi Wajib Pajak berpindah alamat keluar dari wilayah kerja KPP lama ke wilayah kerja KPP baru. Sehingga untuk memudahkan pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak dimungkinkan untuk memindahkan NPWP dan kewajiban perpajakannya.

Tentang pindah alamat Wajib Pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 dan ditegaskan dengan SE-60/PJ/2013.

Pindah Alamat NPWP

Wajib Pajak yang Dapat Mengajukan Pemindahan

Waib Pajak dapat mengajukan permohonan pindah alamat NPWP jika memenuhi kriteria berikut:

• Secara nyata alamat tempat tinggal atau keduduakan Wajib Pajak benar-benar berada pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang lain.
• NPWP yang akan dipindahkan alamatnya adalah NPWP pusat cirinya adalah NPWP tersebut memiliki 3 (tiga) digit terakhir dengan angka 000.
• Tidak sedang dilakukan verifikasi dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan.

Tiga syarat tersebut harus terpenuhi semuanya, apabila satu saja tidak dipenuhi maka tidak dapat mengajukan permohonan pindah alamat. Misalnya NPWP saya berakhiran 000 pada 3 (tiga) digit terakhir dan terdaftar di KPP Pratama Purbalingga. Namun saat ini saya sudah berdomisili di Purwokerto maka saya dapat mengajukan permohonan pindah alamat NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto.

Baca: Update PTKP Terbaru dan Siapa Saja yang Termasuk Tanggungan Dalam PTKP

Tata Cara Pemohonan Pemindahan Wajib Pajak (NPWP)

Untuk memindahkan alamat NPWP, pertama Wajib Pajak harus mengisi formulir permohonan pemindahan Wajib Pajak dan yang kedua Wajib Pajak harus melampirkan dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka pemindahan Wajib Pajak.

Untuk mengisi formulir permohonan pemindahan Wajib Pajak dapat diajukan dengan dua cara yaitu mengajukan secara elektronik atau datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak yang lama untuk mengisi formulir.

Apabila anda memilih cara pertama yaitu mengajukan secara elektronik, maka permohonan perubahan data dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Perubahan Data WP pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman DJP di www.pajak.go.id. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

•  Permohonan pemindahan yang telah disampaikan oleh WP melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
• WP yang telah mengisi Formulir Pemindahan Wajib Pajak dengan lengkap pada Aplikasi e-Registration harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP Lama.
• Pengiriman dokumen yang disyaratkan ini dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkannya dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
•  Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan pemindahan secara elektronik, permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.
• Apabila dokumen yang disyaratkan telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.

Dalam hal WP tidak dapat mengajukan permohonan pemindahan secara elektronik, maka permohonan pemindahan dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

• Permohonan secara tertulis ini dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemindahan Wajib Pajak.
• Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pemindahan Wajib Pajak harus melengkapi formulir pemindahan tersebut dengan dokumen yang disyaratkan dan menyampaikan ke KPP Lama.
• Penyampaian permohonan secara tertulis dilakukan secara langsung ke KPP lama atau KP2KP, melalui Pos atau melalui jasa ekspedisi atau kurir.
• Wajib Pajak orang pribadi dapat mengajukan permohonan pindah melalui KPP Baru dan KPP Baru menerbitkan BPS setelah permohonan dinyatakan lengkap, serta meneruskan berkas permohonan ke KPP Lama paling lambat 1 (satu ) hari kerja setelah penerbitan BPS.
• Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis, KPP Lama memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap. 
• Apabila dinyatakan tidak lengkap berlaku ketentuan:
  a. dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak; atau
  b. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.

Yang perlu diketahui adalah bahwa permohonan yang telah disampaikan baik secara elektronik maupun secaa langsung dan telah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak, tidak otomatis diterima permohonannya karena ada proses yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan verifikasi dalam rangka pemindahan Wajib Pajak. Keputusan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dapat berupa:

1. menerima permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Pindah, Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar, dan/atau Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan menyampaikan kepada Wajib Pajak; atau
2. menolak permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah dan menyampaikan kepada Wajib Pajak.

Demikian penjelasan mengenai tata cara pindah alamat atau kedudukan NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. Semoga bermanfaat untuk anda, dan anda boleh membagikan informasi ini karena siapa tahu ada yang sedang membutuhkan informasi terkait pindah alamat NPWP. Terimakasih.

Baca artikel kami yang lain: Solusi Apa yang Harus Dilakukan Jika Kartu NPWP Pribadi atau Perusahaan Anda Hilang atau Rusak.

Tweet